PRAMANSATAMNEWS – COM – PADANG — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, hingga fasilitasi pembiayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan, pemulihan UMKM pascabencana membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan, tetapi juga harus disertai pendampingan agar usaha masyarakat dapat kembali berjalan dan berkembang.
“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Senin (12/10).
Helvi menyebutkan, bantuan Presiden untuk UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah menjangkau sekitar 38 ribu pelaku usaha dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Namun, ia menegaskan, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan agar pelaku UMKM mampu memulihkan produktivitas dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.
Selain bantuan, Kementerian UMKM juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperbesar kapasitas produksi, memperkuat pemasaran, serta mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan usaha.
“Tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan yang kemudian digunakan tanpa arah pemberdayaan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha,” kata Helvi.
Ia menjelaskan, pelaku UMKM terdampak bencana menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan peralatan produksi dan kehilangan persediaan hingga kesulitan membangun kembali basis pelanggan dan memperluas pasar. Kondisi tersebut turut memengaruhi pendapatan keluarga yang bergantung pada aktivitas usaha.
Untuk mendukung pemulihan, Kementerian UMKM telah mengaktifkan Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026. Program ini mengusung tiga tahapan pendampingan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.
Melalui tahapan tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu kembali menjalankan usaha, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Dalam program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana, penguatan kapasitas difokuskan untuk mendorong pelaku usaha memasuki tahap pertumbuhan. Program ini dirancang menjangkau 1.475 pelaku UMKM dan wirausaha di tiga regional, termasuk 752 peserta Regional II yang dipusatkan di Kota Padang.
Helvi menegaskan, keberhasilan pendampingan tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan. Pemerintah perlu memastikan adanya perubahan nyata dalam perkembangan usaha, seperti peningkatan produksi, bertambahnya pesanan, terbukanya akses pasar, dan meningkatnya pendapatan.
“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir. Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Kementerian UMKM mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, dan mitra strategis lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan pelaku usaha memperoleh pendampingan lanjutan, akses pembiayaan, serta solusi atas kendala yang dihadapi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana.
Mahyeldi mengatakan, penguatan UMKM menjadi hal penting bagi perekonomian Sumatera Barat karena sektor tersebut berperan besar dalam menopang pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sektor UMKM bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku usaha terdampak bencana harus dilakukan secara bersama-sama agar masyarakat dapat membangun kembali usaha sekaligus memulihkan sumber penghidupan keluarga.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga pembiayaan, Kementerian UMKM berharap pemulihan usaha di Sumatera Barat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal.
Komentar