PADANG – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat yang terdampak bencana. Pemerintah menargetkan para pengusaha tidak hanya mampu memulihkan usahanya, tetapi juga naik kelas dan semakin berdaya saing.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan pemulihan UMKM pascabencana membutuhkan penanganan yang serius, menyeluruh, dan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan, tetapi harus dilanjutkan dengan pendampingan usaha.
“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/10).
Helvi mengatakan pemerintah telah memberikan bantuan kepada UMKM terdampak bencana melalui bantuan Presiden. Khusus di Sumatera Barat, bantuan tersebut menjangkau sekitar 38 ribu UMKM dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Namun, ia menegaskan bantuan tersebut harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan agar pelaku usaha dapat kembali produktif dan mengembangkan bisnisnya.
“Kami memahami harapan Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar pendampingan ini tidak berhenti begitu saja. Karena itu, tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan yang kemudian digunakan tanpa arah pemberdayaan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha,” kata Helvi.
Menurutnya, pemulihan UMKM terdampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan alat produksi maupun hilangnya persediaan. Pelaku usaha juga harus kembali membangun basis pelanggan, memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Karena itu, pendampingan diarahkan pada peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pemasaran, hingga akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
Kementerian UMKM sebelumnya telah mengawali pendampingan melalui aktivasi Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026. Program tersebut mengusung tiga tahapan, yakni pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh.
Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana kali ini, penguatan kapasitas diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memasuki tahap pertumbuhan.
Program tersebut secara keseluruhan dirancang menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional. Sementara itu, Regional II yang dipusatkan di Kota Padang diikuti 752 peserta.
Helvi menegaskan keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Menurutnya, indikator utama harus terlihat dari perkembangan usaha setelah mendapatkan pendampingan.
“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir. Ukurannya harus terlihat pada perubahan nyata seperti produksi kembali berjalan, pesanan bertambah, pasar terbuka, pendapatan meningkat, dan mata pencaharian masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Helvi mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, dan berbagai mitra strategis.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan tindak lanjut kepada pelaku UMKM setelah mengikuti pendampingan, termasuk akses konsultasi, informasi layanan, pembiayaan, hingga solusi atas berbagai kendala pengembangan usaha.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam memperkuat usaha masyarakat terdampak bencana.
Mahyeldi mengatakan UMKM memiliki peran besar dalam menopang perekonomian Sumatera Barat sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM.
Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sektor UMKM bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai pendampingan menjadi langkah penting untuk membantu pelaku UMKM membenahi sekaligus membangun kembali usahanya setelah terdampak bencana.
Mahyeldi juga menekankan proses pemulihan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan berbagai pihak lainnya.
Melalui sinergi tersebut, Kementerian UMKM berharap pemulihan usaha di Sumatera Barat tidak berhenti pada kembalinya aktivitas ekonomi. Program tersebut ditargetkan berlanjut pada peningkatan produktivitas, perluasan pasar, peningkatan pendapatan, serta penguatan daya saing produk lokal.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya mampu bertahan setelah bencana, tetapi juga tumbuh lebih kuat dan menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Barat.
Komentar